KUNINGAN | FOKUSFAKTA.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemutakhiran data kompetensi dan pemetaan potensi aparatur.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Profiling ASN berbasis digital yang difasilitasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebanyak 3.000 ASN Kabupaten Kuningan dijadwalkan mengikuti profiling melalui program Pro ASN pada 18–22 Oktober 2026 di SMKN 3 Kuningan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan Beni Prihayatno mengatakan, peserta profiling berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pelaksana, pejabat fungsional hingga pejabat struktural.
Menurut Beni, pelaksanaan profiling tersebut merupakan salah satu langkah konkret Pemkab Kuningan dalam menindaklanjuti kebijakan nasional mengenai percepatan penerapan manajemen talenta ASN melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) BKN.
“Awalnya kuota Kuningan hanya 570 peserta, namun berkat dukungan Kepala Kanreg III BKN Bandung, Bapak Wahyu, S.Kom., M.AP., kuota bertambah menjadi 3.000 peserta. Ini tentu sangat membantu daerah,” ujar Beni.
Selain 3.000 ASN yang akan mengikuti program Pro ASN, sebanyak 30 ASN Kabupaten Kuningan sebelumnya mengikuti kegiatan profiling di Kantor Regional III BKN Bandung, Selasa (6/10/2026).
Puluhan peserta tersebut terdiri atas 18 pejabat JPT Pratama atau Eselon II.b, sembilan pejabat Eselon III.a, satu pejabat Eselon III.b, serta dua pejabat fungsional Madya.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U. Kusmana menyampaikan apresiasi kepada BKN atas fasilitasi kegiatan tersebut.
Menurut Dian, profiling ASN penting untuk membangun manajemen talenta yang lebih terarah dan berbasis data. Hasil profiling diharapkan memberikan gambaran kompetensi aparatur secara lebih menyeluruh sehingga pengelolaan dan pengembangan ASN dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
Pelaksanaan profiling tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2026 tentang Profiling Aparatur Sipil Negara dalam rangka percepatan penerapan manajemen talenta instansi pemerintah untuk mewujudkan Asta Cita serta visi dan misi kepala daerah.
Sekda Kuningan U. Kusmana menjelaskan, Pemkab Kuningan sebelumnya telah melakukan pemetaan terhadap hasil penilaian kompetensi ASN. Dari pemetaan tersebut, terdapat sejumlah aparatur yang perlu mendapatkan pemutakhiran hasil kompetensi melalui Profiling ASN BKN.
Peserta berasal dari pejabat Eselon II dan III serta pejabat fungsional yang masa berlaku hasil asesmennya telah mendekati tiga tahun. Selain itu, terdapat pejabat Eselon II yang sebelumnya belum mengikuti profiling maupun asesmen pada jenjang tersebut.
“Kegiatan profiling tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga bagian dari pemutakhiran data kompetensi ASN untuk menyediakan profil ASN yang komprehensif dan terintegrasi,” kata U. Kusmana.
Ia menambahkan, data hasil profiling nantinya diarahkan untuk mendukung percepatan penerapan Manajemen Talenta ASN melalui SIMATA BKN di lingkungan Pemkab Kuningan.
Dengan data kompetensi yang lebih mutakhir, pemerintah daerah memiliki basis informasi yang lebih lengkap untuk mengelola serta mengembangkan talenta ASN secara lebih terukur dan sesuai kebutuhan organisasi.
Beni menambahkan, kegiatan profiling yang difasilitasi Kanreg III BKN Bandung juga memberikan manfaat bagi daerah karena peserta tidak dikenakan biaya PNBP yang disebut mencapai sekitar Rp590 ribu per orang.
“Pemkab Kuningan hanya menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk gedung dan laboratorium komputer,” jelasnya.
Menurut Beni, fasilitasi tersebut membantu Pemkab Kuningan memperoleh data profil ASN di tengah keterbatasan anggaran daerah. Proses profiling berlangsung sekitar 2,5 jam dan diarahkan untuk memperoleh pemetaan potensi serta kompetensi ASN secara objektif dan terukur.
Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ASN di Kabupaten Kuningan secara lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
(**/Red)
