FokusFakta.com|Tangerang — Dugaan pencurian kabel Telkom di kawasan Jalan Moh Toha – Pasar Baru tak lagi sekadar isu kriminal biasa; arah penyelidikan mulai menunjuk pada kemungkinan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Fakta ini mencuat dari investigasi lapangan yang dilakukan pada Rabu dini hari, 29 April 2026, sekitar pukul 01.30 WIB.
Di tengah gelapnya malam, aktivitas penggalian kabel tembaga tanam langsung (KTTL) berlangsung tanpa hambatan. Sejumlah pekerja terlihat menggali jalur kabel; bekerja cepat, terstruktur, dan minim interupsi. Pola ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana aktivitas ilegal tersebut bisa berjalan begitu leluasa?
Jawaban atas pertanyaan itu mengerucut pada satu narasumber yang berada di lokasi. Dengan syarat identitas dirahasiakan, ia membeberkan dugaan adanya aktor lapangan yang mengendalikan operasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nama Sopian disebut sebagai sosok kunci; diduga berperan sebagai koordinator sekaligus pengatur teknis di lapangan.
“Bukan kerja spontan; ini terorganisir. Semua sudah diatur,” ungkap narasumber tersebut.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya soal aktor sipil. Narasumber yang sama justru mengarahkan sorotan pada dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian.
Ia menyebut seorang oknum Polisi dari Paminal Polres Metro Kota Tangerang berinisial GS diduga memberikan jaminan keamanan kepada para pelaku.
Pernyataan itu, menurutnya, disampaikan secara langsung kepada para pekerja. Intinya jelas: aktivitas tetap berjalan; tidak perlu takut terhadap patroli aparat di lapangan, termasuk dari Polsek Karawaci.
“Sudah dibilang aman; tidak usah khawatir patroli,” ujarnya menirukan. Senin, (04/04/2026).
Dugaan sementara, aksi ini dilakukan untuk mengambil kabel tembaga yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat diperjualbelikan kembali secara ilegal.
Jika keterangan ini benar, maka persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar pencurian kabel. Ini berpotensi menjadi kasus serius yang menyentuh integritas institusi penegak hukum; dugaan adanya pembiaran, bahkan perlindungan, terhadap praktik ilegal.
Situasi ini menjadi sinyal keras. Penegakan hukum tidak boleh tersandera oleh oknum; apalagi jika dugaan tersebut justru datang dari dalam institusi itu sendiri. Transparansi dan keberanian untuk menindak menjadi kunci.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan tersebut. Namun tekanan publik dipastikan akan menguat; mendesak adanya klarifikasi terbuka sekaligus langkah konkret.
Kasus ini tidak boleh berhenti sebagai desas-desus. Jika benar ada oknum yang bermain, maka penindakan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Sebab hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan—siapa pun pelakunya.
Informasi ini masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak kepolisian.
