Tangerang, Fokus Fakta.com – Proyek pembangunan turap yang diduga “siluman” di Desa Merak, RT 010/RW 001, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menjadi sorotan karena disinyalir tidak sesuai standar dan tidak dilengkapi papan informasi publik. Proyek yang seharusnya berfungsi sebagai solusi pencegahan longsor ini justru menimbulkan tanda tanya di kalangan warga dan media. Sabtu, 15 November 2025.
Tim media mencoba mengkonfirmasi, Yuyuk, seorang pekerja di lokasi, yang menyatakan bahwa proyek ini baru berjalan sekitar satu minggu dan membenarkan bahwa papan informasi publik (PIP) memang tidak ada di lokasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat tim berupaya meminta keterangan lebih lanjut dari pelaksana proyek bernama Eko, yang bersangkutan justru menghindar dan meninggalkan lokasi.
“Kami sedang mengambil dokumen, tiba-tiba Pak Eko pergi begitu saja, seperti menghindar dan menjauhi media,” ujar salah satu anggota tim media. Pekerja di lokasi juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Eko setelah kejadian tersebut.
Ketiadaan papan informasi proyek (PIP) di lokasi semakin menambah kecurigaan, memicu dugaan adanya pengurangan anggaran dari bahan material untuk meraup keuntungan pribadi. Papan informasi proyek seharusnya memuat detail penting seperti sumber dana, nilai kontrak, dan pelaksana proyek. Tanpa adanya informasi yang transparan, proyek ini semakin dicurigai sebagai “proyek siluman” yang berpotensi bermasalah dan merugikan keuangan negara.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui detail anggaran dan pelaksanaan proyek yang menggunakan dana publik. Ketiadaan informasi ini jelas melanggar hak masyarakat dan membuka peluang terjadinya penyelewengan dana.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga terkait kualitas pekerjaan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Masyarakat dan media diharapkan terus mengawasi proyek ini untuk memastikan kesesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta standar yang telah ditetapkan, demi mencegah kerugian negara dan menjamin kualitas infrastruktur yang memadai.
Sampai berita ini ditayangkan pihak terkait belum bisa dikonfirmasi
(Red/ Is)
